Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Biak   Klik untuk mendengarkan teks yang sudah di blok Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Biak Pendukung Untuk Pengguna Difabel

LANGKAH PENUH ASA WALAU TERKESAN TERLAMBAT

on Tuesday, 06 March 2018. Posted in Berita

LANGKAH PENUH ASA WALAU TERKESAN TERLAMBAT

LANGKAH PENUH ASA WALAU TERKESAN TERLAMBAT

Sebagai benteng terakhir lembaga penegakan hukum, hampir setiap saat tidak henti-hentinya berbagai inovasi dilakukan oleh para pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan arti daripada kehadiran pengadilan di Indonesia yang sempat memudar sebagai akibat dari berbagai peristiwa yang menurunkan wibawa pengadilan dimata masyarakan umum.

Akreditasi merupakan salah satu program unggulan yang tengah dilakukan oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum terhadap pengadilan-pengadilan negeri di seluruh wilayah indonesia. Langkah tersebut rasanya sudah mulai memberikan hasil yang sangat signifikan dengan telah banyak pengadilan tinggi maupun  pengadilan negeri yang terakreditasi dengan variasi nilai yang berbeda-beda diantaranya ada yang mendapat akumulasi nilai A, A Execelent dan B. Tujuan utama dari dilakukannya akreditasi adalah untuk mempercepat terbentuknya visi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Peradilan Indonesia yang agung.

Di saat setiap pengadilan negeri yang berada pada wilayah hukum pengadilan tinggi se-Indonesia (30 Pengadilan Tinggi) berlomba-lomba untuk mendapatkan akreditasi, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura masih diam dan terkesan berjalan lambat.

Berdasarkan informasi terakhir untuk pengadilan tinggi semuanya telah terakreditasi dengan perolehan nilai yang berbeda-beda sedangkan untuk pengadilan negeri masih banyak yang belum terakreditasi terlebih yang berada di ujung Timur Indonesia yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura. Pada bulan 29 Novemper 2017 Pengadilan Tinggi Jayapura telah terakreditasi bersamaan dengan 3 pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Pengadilan Negeri Fak-Fak, Pengadilan Negeri Timika, Pengadilan Negeri Sorong.  

Apa yang menjadi penyebab utama dari kesemuanya itu sehingga menyebabkan pengadilan-pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura terkesan lambat  ?  demikian merupakan tanda tanya besar yang selalu ada dalam hati.   

Andai kita mencari jawaban dari berbagai pertanyaan tersebut akan berujung pada salah satu jawaban klasik yang menimbulkan saling menyalahkan antara Pengadilan Tinggi sebagai voorj post/kawal depan Mahkamah Agung di daerah dengan satuan kerja masing-masing di bawahnya yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri dalam wilayah hukum pengadilan tinggi tersebut.  

Melihat pada sebuah kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini, setelah terjadi pergantian pimpinan tertinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang membawahi 11 pengadilan negeri, terdapat langkah kongkrit yang terbaca sebagai keinginan yang kuat dalam sanubari Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yanag baru untuk mengangkat motivasi setiap pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura untuk menggapai apa yang dinamakan dengan akreditasi.  Ada pola yang berbeda dari pimpinan yang lama dengan pimpinan yang baru

Menyelesaikan sesuatu yang substansial demi sebuah perubahan dibutuhkan seseorang pimpinan yang  tegas,  jujur dan tulus.

Menjadi pemimpin di daerah Papua berbeda dengan menjadi pemimpin di daerah ambon, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan  Sumatera.

Setelah dilantik dan melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, terdapat langkah nyata yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang baru. Melakukan pertemuan dengan 4 (empat) pilar (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) sebagai langkah koordinasi, melakukan telkomference langsung melalui video call skype, kemudian yang terbaru melakukan rapat koordinasi lagi dengan 4 (empat) pilar tiap satker serta langsung menurunkan tim pengawasan rutin tiap tahun yang walau hanya sebatas pengawasan namun hal itu dapatlah dianggap sebagai langkah untuk mengetahui secara langsung kesiapan masing-masing satker menghadapi akreditaasi. Langkah-langkah seperti inilah yang tidak dijumpai pada kepemimpinan terdahulu. Rapat koordinasi antara pimpinan dengan satker-satker dalam wilayah kerja pengadilan tinggi jayapura  adalah sangat penting dengan mana seorang pimpinan akan mengetahui langsung kendala-kendala yang dihadapi di daerah dan kemudian mencari jawaban atau jalan keluar dari segala hambatan tersebut. Satu kalimat yang kami jumpai ketika melakukan telecomference dengan tiap satker mengenai kesiapan tiap satker yang terlontar sendiri dari Ketua Pengadilan Tinggi yaitu “bulan berapa bisa siap untuk diaudit oleh auditor akreditasi ?”. Dari  kalimat tersebut punya berbagai makna yang terselip didalamnya yang nantinya akan menjadi cambuk buat tiap Ketua Pengadilan Negeri agar bangun dari tidur panjang selama ini dan membenahi diri menghadapi akreditasi. Bawahan memiliki segudang hak namun pimpinan memiliki segengam kekuasaan...... inilah makna yang akan menjadi akhir sebuah eksekusi  jika hingga Mei 2018 semua pengadilan negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura ada yang belum terakreditasi.

Berbagai langkah yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang baru memang terkesan terlambat namun bukan tanpa harapan mengingat  membangun sistem peradilan untuk memenuhi berbagai  point yang terdapat dalam check list yang telah ada ditangan masing-masing satker sebagai tolak ukur menuju akreditasi sangat banyak dan mungkinkah tercapai dalam waktu 2 (dua) bulan kedepan ?.  Tiada yang mustahil jika ada kerja keras dan kemauan yang kuat.  Tentunya semua itu akan berujung pada sebuah kalimat “semua akan indah pada waktunya”.

Semoga niat baik dan tulus dari Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura (Bapak Setyawan Hartono, SH. MH)  untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang selama ini stagnan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dapat terealisasikan dengan bantuan berbagai pihak sebagai sebuah kesatuan yang saling bersinergitas. Semua demi sebuah cita-cita luhur mencapai peradilan yang agung. Bravo Mahkamah Agung RI..............................

S. E. D. Resimaran

Klik untuk mendengarkan teks yang sudah di blok Pendukung Untuk Pengguna Difabel